ALFAKIR BUKAN AJUDAN

Namanya Manis. Dulu, namanya bukan sekadar sebutan. Ia mewakili harapan. Ia mewakili suara lantang dari rakyat kecil yang bosan dibohongi janji. Ia bersuara tentang jalan rusak, ketimpangan, dan nasib wong cilik yang digilas mesin birokrasi. Tapi kini, publik mulai bertanya: ke mana suara itu pergi? Dulu, Manis berseru lantang tentang kerusakan jalan, lubang-lubang yang menanti korban, dan proyek-proyek mangkrak yang tak kunjung disentuh. Kini, topik itu seolah tak penting lagi. Yang dibahas malah soal sayuran. Brokoli, sawi, dan bayam—seolah itu yang paling mendesak di tengah penderitaan warga. Apa karena jalannya sendiri sudah mulus? Apa karena kini ia duduk nyaman, tak lagi harus berdesakan di kendaraan umum atau melintasi jalan desa penuh genangan? Kami tak tahu pasti. Tapi yang kami tahu: publik merasa dikhianati. Yang lebih mengiris, jalan rusak di daerah seperti Sumber—yang sempat viral dan bahkan dilirik pemimpin baru—kini kembali sunyi. Tak ada aksi nyata. Hanya jawaban klise ...

PROBOLINGGO – Program kerja 100 hari pemerintahan baru Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Bupati Gus Dokter Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ menuai kritik tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik, aktivis, hingga masyarakat sipil. Alih-alih menunjukkan kinerja yang konkret dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, program ini justru dinilai mandul dan hanya sibuk memoles pencitraan. Dari 11 poin program prioritas 100 hari yang tercantum dalam dokumen resmi, sebagian besar dinilai lebih menekankan pada simbolisme visual dan estetika kota. Contohnya: lomba desain alun-alun, pemasangan videotron, pengecatan cat warna sage, pembangunan gapura, hingga penataan ulang trotoar. Sementara program yang menyentuh kebutuhan rakyat seperti distribusi pupuk, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta reformasi pelayanan desa, nyaris tidak tersentuh. “Ini bukan kerja nyata. Ini make-up politik. Semua dibungkus rapi dalam narasi perubahan, tapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” uja...

Oleh: Alfakir Bukan Ajudan Seratus hari pertama adalah waktu emas yang seharusnya digunakan kepala daerah untuk menunjukkan arah baru, komitmen kuat, dan kepemimpinan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Sayangnya, di Kabupaten Probolinggo, 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati justru menjadi seratus hari kehilangan arah dan prioritas. Alih-alih menjawab rindu masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar, pemerintahan baru justru larut dalam proyek pencitraan kota. Bupati dr. Moh Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ datang membawa semangat baru. Janji kampanye mereka menggema di seluruh desa: memperbaiki jalan, mendekatkan pelayanan, menyejahterakan rakyat. Namun realitas berkata lain. Di hari ke-100, yang paling menonjol bukanlah jalan desa yang halus, bukan jembatan yang kokoh, bukan sekolah yang layak – melainkan trotoar alun-alun yang dicat ulang dan pendopo yang dipoles agar tampak lebih fotogenik. Rp22 Miliar untuk Apa? Salah satu aspek yang paling kontroversial adalah p...

Kalau mimbar mulai terdengar seperti kantor Humas Pemda, kita patut bertanya. Oleh: Alfakir, Bukan Ajudan Aku mendengar potongan ceramah itu di sebuah grup WhatsApp. Viral. Bukan karena isinya menyentuh langit spiritual, tapi karena nadanya—seolah jadi pengeras suara bagi mereka yang sedang kesulitan menjawab kritik. Habib Hasan Alhamid. Namanya sudah tak asing di kalangan jemaah. Bukan karena sanad keilmuannya yang panjang atau kitab yang ia tulis, tapi karena beliau ini cukup piawai menyentuh hati jamaah dengan gaya santai dan lugunya. Tapi kali ini beda. Kali ini, beliau naik mimbar dan bicara soal… video jalan rusak. “Ga usah buat video macem-macem. Bikin kuburan di tengah jalan sampai viral. Ini bikin gaduh. Kalau belum waktunya dibangun ya belum waktunya. Tunggu proses. Gus Haris-Ra Fahmi masih baru.” Begitu katanya. Lugas. Tegas. Tapi membingungkan. Sebab yang bicara bukan kepala dinas PU, bukan bagian humas Pemda, apalagi jubir bupati. Yang bicara adalah seseorang yang selama i...

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bukan sekadar kumpulan jargon dan angka target, tapi dokumen strategis yang menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Bila salah merumuskan, maka pembangunan akan salah arah, APBD hanya jadi bancakan proyek, dan rakyat tetap tinggal di jalan rusak, sekolah bocor, atau sawah kekeringan. Berikut ini adalah gambaran seperti apa RPJMD yang seharusnya, disertai solusi konkret yang bisa dilakukan Pemkab Probolinggo agar RPJMD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat: 1. RPJMD Harus Berdasarkan Diagnosa Masalah Riil Daerah Yang seharusnya terjadi: RPJMD dimulai dengan pemetaan masalah berbasis data dan aspirasi rakyat. Misalnya: Jalan rusak kronis di wilayah selatan (Krucil, Tiris, Kuripan) Defisit air bersih di 21 kecamatan Kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan antara kota dan desa Petani kesulitan pupuk & pemasaran Anak muda menganggur karena pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar Solusi: Bentuk Tim Diagnosa Daerah b...

oleh  Alfakir Bukan Ajudan Apa jadinya bila sebuah pemerintahan yang konon membawa semangat perubahan, justru tergagap di langkah awalnya?  RANWAL RPJMD Kabupaten Probolinggo , dokumen fundamental yang menjadi landasan arah pembangunan lima tahun, hingga detik ini tak kunjung selesai. Dan lebih tragisnya lagi, alasan yang diberikan sangat normatif: “masih proses penyesuaian.” Benarkah hanya itu masalahnya? Sebagai warga Kabupaten Probolinggo, saya—dengan penuh keprihatinan—merasa perlu mengingatkan:  ini bukan hanya keterlambatan administratif. Ini gejala awal dari ketidakmampuan memimpin. Gagal Menjawab Amanah, Gagal Menulis Arah RPJMD adalah “kitab suci” pembangunan daerah. Tanpa RPJMD, tak akan ada arah yang sah untuk menetapkan prioritas anggaran, menyusun strategi program, apalagi mengevaluasi janji politik. Tapi dokumen ini justru ditulis dengan tergesa, asal jadi, dan—ini yang menyedihkan—mengandung nama kabupaten lain.  Copy-paste?  Tentu. Tapi lebih dar...

Oleh: alfaqir Nisa Rakyat Kabupaten Probolinggo, khususnya di wilayah Krucil dan Bermi, tahu betul bagaimana rasanya bertahun-tahun hidup dengan jalan rusak. Jatuh bangun saat musim hujan, debu pekat saat kemarau, dan janji-janji kosong dari pejabat yang tak pernah betul-betul hadir. Tapi ketika jalan itu akhirnya diperbaiki tahun ini, justru bukan rasa syukur yang pertama datang, melainkan rasa muak. Kenapa? Karena mereka yang selama ini tak kelihatan, tiba-tiba muncul mengaku-ngaku. Berfoto, kirim surat, dan bilang ke media: “Ini perjuangan saya.” Mari kita buka fakta secara lugas. Pertama, proyek perbaikan Jalan Krucil–Bermi sudah dirancang jauh sebelum 2025. Masuk dalam RKPD, dibahas dalam Musrenbang, dan bahkan sempat diajukan melalui program Inpres Jalan Daerah. Bukan tiba-tiba. Bukan karena surat mendadak. Dan jelas bukan karena “usaha pribadi” seorang politisi. Kedua, yang mengklaim itu bukan berasal dari komisi yang membidangi infrastruktur. Jadi, baik secara substansi maupun ...

Oleh: alfaqir Warga Kabupaten Probolinggo yang masih percaya bahwa kerja diam lebih bermakna dari klaim yang bising Di panggung pembangunan, selalu ada dua peran: mereka yang bekerja — dan mereka yang menumpang tampil. Jalan Krucil–Bermi adalah contoh nyata bagaimana penderitaan rakyat bisa berubah menjadi properti politik dadakan. Bukan karena proyeknya keliru, tapi karena narasinya dicuri. Ketika jalan yang rusak bertahun-tahun akhirnya masuk tahap pengerjaan, tiba-tiba muncullah dua tokoh dari legislatif lokal, berebut posisi di depan kamera. Yang satu dari partai penguasa, yang satu dari oposisi — beda warna, tapi gayanya sama: ingin dikenal sebagai penyelamat tunggal. Yang satu, datang dari partai yang kalah telak di Pilkada. Sudah tak dapat kursi eksekutif, masih ingin menempel pada kerja rakyat. Karena panggung sudah sepi, maka jalan rakyat pun dijadikan latar. Kirim surat ke kecamatan, lalu kirim fotonya ke media. Seolah surat itu yang membangun, bukan puluhan musrenbang bertah...

Oleh: alfaqir alfaqir bukan warga Krucil. Tapi alfaqir adalah warga Kabupaten Probolinggo yang tak mau lagi melihat demokrasi dibajak demi pencitraan murahan. Ketika jalan Krucil–Bermi akhirnya diperbaiki, yang alfaqir rasakan bukan bangga, melainkan prihatin. Karena bukan hanya jalan itu yang berlubang, tapi juga cara sebagian orang menghargai proses. Belakangan, alfaqir melihat fenomena yang menggelikan. Ada pihak yang muncul di media membawa selembar surat permohonan perbaikan jalan. Bukan ke dinas teknis. Bukan juga melalui forum resmi. Tapi… ke kecamatan. Lalu surat itu difoto, disebar, dan dijadikan bahan klaim di hadapan publik, seolah itu adalah tiket emas pembangunan. alfaqir ingin berkata jujur: pembangunan jalan Krucil–Bermi sudah lama dirancang, bahkan sebelum surat itu diketik. Sudah masuk RKPD. Sudah melalui Musrenbang. Sudah masuk dalam skema DAK dan DAU. Sudah diolah oleh tim teknis di PUPR. Dan sudah disetujui dalam APBD 2025. Lalu, datang surat — bukan dari komisi yan...

Oleh: Alfakir Bukan Ajudan Ketika Kredit Perjuangan Diakui Sepihak Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Gerindra Dapil 3, Abdurahman, yang mengklaim bahwa pembangunan jalan Krucil–Bermi adalah hasil perjuangan pribadinya, sungguh mengusik nurani publik. Klaim sepihak semacam ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga terkesan arogan – seolah-olah jerih payah kolektif masyarakat dan pemerintah daerah dapat dihapus begitu saja oleh narasi pencitraan individu. Warga Krucil dan Bermi yang selama ini menantikan perbaikan jalan tentu berhak marah mendengar pernyataan seperti itu. Mereka tahu betul bahwa proyek perbaikan jalan tersebut bukan buah kerja satu orang, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak sejak jauh hari. Protes Frustrasi Warga yang Nyata Deskripsi gambar: Warga menanam tumbuhan dan memasang papan berisi ancaman simbolis di tengah jalan rusak Krucil–Bermi sebagai bentuk protes kreatif terhadap janji-janji pemerintah yang tak kunjung ter...