Jalan Ini Bukan Panggung: Catatan Seorang alfaqir untuk Demokrasi yang Jujur

By Redaksi -

Oleh: alfaqir

alfaqir bukan warga Krucil. Tapi alfaqir adalah warga Kabupaten Probolinggo yang tak mau lagi melihat demokrasi dibajak demi pencitraan murahan. Ketika jalan Krucil–Bermi akhirnya diperbaiki, yang alfaqir rasakan bukan bangga, melainkan prihatin. Karena bukan hanya jalan itu yang berlubang, tapi juga cara sebagian orang menghargai proses.

Belakangan, alfaqir melihat fenomena yang menggelikan. Ada pihak yang muncul di media membawa selembar surat permohonan perbaikan jalan. Bukan ke dinas teknis. Bukan juga melalui forum resmi. Tapi… ke kecamatan. Lalu surat itu difoto, disebar, dan dijadikan bahan klaim di hadapan publik, seolah itu adalah tiket emas pembangunan.

alfaqir ingin berkata jujur: pembangunan jalan Krucil–Bermi sudah lama dirancang, bahkan sebelum surat itu diketik. Sudah masuk RKPD. Sudah melalui Musrenbang. Sudah masuk dalam skema DAK dan DAU. Sudah diolah oleh tim teknis di PUPR. Dan sudah disetujui dalam APBD 2025.

Lalu, datang surat — bukan dari komisi yang membidangi infrastruktur, bukan pula dari jalur resmi perencanaan daerah — namun digiring ke publik sebagai bentuk “perjuangan pribadi”.

alfaqir ingin bertanya: apakah surat yang ditandatangani di awal tahun 2025 itu bisa diklaim sebagai penyebab proyek yang sudah dirancang sejak 2023?

Kalau begitu, alfaqir juga bisa kirim surat hari ini untuk minta jembatan dibangun di tahun 2027, lalu klaim nanti kalau jembatan itu terbangun, “lihat, ini karena surat saya.” Tapi apakah itu etis?

Surat tidak salah. Tapi ketika surat dipakai untuk menggiring persepsi publik bahwa pembangunan itu muncul “karena saya”, maka itu namanya mencatut. Dan mencatut kerja rakyat bukan hanya tak tahu diri, tapi juga merendahkan harga diri sistem demokrasi yang kita bangun bersama.

alfaqir tidak sedang menyerang siapa pun. Tapi alfaqir menolak ketika jalan rakyat dijadikan panggung. Ketika kerja ASN, musrenbang desa, forum DPRD, dinas teknis, dan seluruh warga yang memperjuangkan jalan itu digeser narasinya menjadi sekadar “hasil surat dari satu orang”.

Kalau jalan bisa dibangun hanya dengan surat, maka ratusan ASN di perencanaan tidak perlu kerja. Musrenbang tak perlu ada. APBD tak usah disahkan. Tinggal kirim surat, masuk media, selesai urusan.

Tapi kita tahu, kenyataan tak sesederhana itu.

Demokrasi lahir dari kerja kolektif, bukan dari headline media.

Jalan Krucil–Bermi adalah bukti bahwa rakyat yang bersatu bisa memaksa negara bergerak. Tapi ketika sudah bergerak, jangan datang membawa stempel untuk mengaku-ngaku. Hormati rakyat. Hormati sistem. Hormati mereka yang bekerja dalam diam, bukan mereka yang muncul saat kamera menyala.

Karena jalan ini akan tetap dibangun — bahkan jika tak ada surat itu. Bahkan jika yang menjabat bukan yang sekarang. Bahkan jika tidak ada siapa pun yang tampil di media.

Karena jalan ini dibangun bukan karena nama, tapi karena rakyat. Dan rakyat itu bernama kita semua.

alfaqir Seorang warga Kabupaten Probolinggo

Yang percaya bahwa demokrasi akan rusak jika panggung lebih besar dari kerja.


Suara Minor Rakyat Probolinggo

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Krucil Tak Tersentuh Janji: Probolinggo Ganti Pemimpin atau Hanya Ganti Pemain?

By Redaksi -
Image
Oleh: alfakirbukanajudan.com Lima minggu telah berlalu sejak janji pengaspalan jalan Krucil dilontarkan oleh akun resmi yang diduga milik Bupati Probolinggo. Janji itu disampaikan penuh semangat: “Bulan depan (Mei) insyaallah action pengaspalan.” Kini, pertengahan Mei sudah di ambang pintu, namun jalan masih berlubang, kabar pun tak ada. Bahkan kerikil pun belum dijemput ke desa. Berpantunlah kami, rakyat kecil di kaki gunung: Jalan berlubang dilalui becak, Katanya Mei, tapi belum nampak. Janji diucap di tengah sorak, Realita sunyi, janji pun retak. Yang lebih ironis, program 100 Hari Kerja yang digelontor dana 22 miliar justru diarahkan untuk memoles wajah kota: trotoar dipercantik, batas kota diperbarui, dan alun-alun disulap jadi panggung estetika. Estetika menjadi panglima, sementara infrastruktur pedesaan ditunda tanpa suara. Dan rakyat kembali bersyair: Ke kota cantik naik kereta, Desa dilupa, jalan sengsara. Jika janji hanya gaya-gaya, Bupati baru, tapi rasa lama. Tak berhenti d...
Read more

Rangkap Jabatan di Lingkar Pemerintah Probolinggo: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Terbagi

By alfakir bukan ajudan -
Image
Probolinggo – Pemerintahan baru Kabupaten Probolinggo yang mengusung jargon “Probolinggo SAE”—akronim dari Sejahtera, Amanah-Religius, Eksis Berdaya Saing—tengah menjadi sorotan tajam publik. Sorotan ini bukan karena semangat pembangunan yang melesat, melainkan karena indikasi praktik penumpukan jabatan di tangan segelintir orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan Bupati dr. H. Mohammad Haris, M.Kes., atau lebih dikenal dengan Gus Haris. Fenomena ini tampak pada struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), badan informal namun berpengaruh yang dibentuk pada 100 hari pertama pemerintahan baru. Berdasarkan dokumen resmi Program 100 Hari Bersama OPD, TP2D beranggotakan para profesor dan doktor dari bidang hukum, ekonomi, pertanian, planologi, dan tata kelola, yang dipimpin oleh seorang tokoh akademik dari Universitas Zainul Hasan Genggong, institusi pendidikan yang memiliki keterkaitan historis dan struktural dengan keluarga Gus Haris sendiri (Sumber: Program 100 Hari Bersama OP...
Read more

Politisasi Bansos diprobolinggo:Bantuan Provinsi, Panggung Bupati

By alfakir bukan ajudan -
Image
 Oleh: alfakirbukanajudan Dalam dunia pemerintahan modern, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan ajang pencitraan politik. Sayangnya, dalam kasus penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Probolinggo baru-baru ini, terjadi penyimpangan serius dari prinsip tersebut. Bantuan UEP, yang merupakan program resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, justru diolah menjadi panggung politik kepala daerah. Bantuan Provinsi, Tetapi Diakui Secara Simbolik oleh Kabupaten Dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kecamatan Besuk, Bupati Probolinggo tampil seolah menjadi figur sentral pemberi bantuan. Padahal, jika ditelusuri secara substansial, program ini adalah inisiatif dan pendanaan murni dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pemerintah kabupaten. Ini jelas merupakan bentuk politisasi program sosial, di mana pejabat lokal berupaya memanen keuntungan citra pribadi dari progra...
Read more