“RANWAL RPJMD Tak Kunjung Rampung: Bukti Nyata Mereka Tak Siap Memimpin”

oleh Alfakir Bukan Ajudan

Apa jadinya bila sebuah pemerintahan yang konon membawa semangat perubahan, justru tergagap di langkah awalnya? RANWAL RPJMD Kabupaten Probolinggo, dokumen fundamental yang menjadi landasan arah pembangunan lima tahun, hingga detik ini tak kunjung selesai. Dan lebih tragisnya lagi, alasan yang diberikan sangat normatif: “masih proses penyesuaian.” Benarkah hanya itu masalahnya?

Sebagai warga Kabupaten Probolinggo, saya—dengan penuh keprihatinan—merasa perlu mengingatkan: ini bukan hanya keterlambatan administratif. Ini gejala awal dari ketidakmampuan memimpin.

Gagal Menjawab Amanah, Gagal Menulis Arah

RPJMD adalah “kitab suci” pembangunan daerah. Tanpa RPJMD, tak akan ada arah yang sah untuk menetapkan prioritas anggaran, menyusun strategi program, apalagi mengevaluasi janji politik. Tapi dokumen ini justru ditulis dengan tergesa, asal jadi, dan—ini yang menyedihkan—mengandung nama kabupaten lain. Copy-paste? Tentu. Tapi lebih dari itu, ini menunjukan kerapuhan otak kebijakan di lingkungan pemerintah saat ini.

Bagaimana bisa sebuah tim teknokratik—yang digaji dari uang rakyat—meloloskan kesalahan sekelas ini? Jika mereka tidak mampu menulis dengan akurat, apa jaminannya mereka mampu membangun dengan tepat?

Pemerintah yang Tidak Fokus, DPRD yang Tersandera

Sebagian pihak membela bahwa RPJMD hanya ditunda, bukan ditolak. Tapi logika ini mempermainkan akal sehat publik. Bila substansi dokumen penuh kekacauan, mengapa tidak dibongkar total? Mengapa hanya “disesuaikan”?

Dan jangan lupa: DPRD pun tidak lolos dari kritik. Pansus hanya mengeluh soal sasaran yang tak terukur, target yang tak dibagi per tahun, SilPA yang tak logis. Tapi di balik meja mereka sendiri, ada kompromi politik yang memalukan. Banyak dari mereka terlibat dalam suksesi politik 2024. Kini mereka enggan terlalu keras mengkritik pemimpin yang mungkin pernah mereka bantu naik. Ini bukan pengawasan. Ini penyanderaan diam-diam.

Janji SAE: Sekadar Narasi, Tanpa Aksi

Saya tak anti pada jargon. “SAE” — Sejahtera, Amanah, Eksis — terdengar indah. Tapi sampai kapan kita terus terpukau oleh akronim, bila substansi pembangunan nihil? Bupati bicara soal “sami-sami andandani ekonomi”, tapi petani di Banyuanyar, nelayan di Gending, dan pedagang di Tegalsiwalan belum tahu mau diperbaiki dari mana.

Program unggulan seperti DEWI SAE konon akan menjadikan 100 desa wisata unggulan. Pertanyaan saya sederhana: mana roadmap-nya? Mana peta jalannya di RPJMD? Apakah DEWI SAE hanya jadi meme di Instagram Pemkab?

Kalau memang serius ingin mengangkat desa, buktikan lewat penajaman indikator. Jangan hanya tulis “desa wisata ditingkatkan,” lalu belanjakan APBD untuk workshop ke Yogyakarta.

Bapelitbangda Butuh Pelatihan, Bupati Butuh Ketegasan

Saya ingin percaya bahwa Bapelitbangda punya niat baik. Tapi niat baik tak pernah cukup. Laporan teknis mereka berantakan, penuh copy-paste, tidak presisi, tidak tajam. Bahkan proyeksi anggaran SilPA 2029 diperkirakan hanya 0,9 miliar—padahal SilPA historis mencapai ratusan miliar! Siapa yang menyusun angka ini? Apakah mereka paham fiskal, atau hanya mengira ini laporan PKL?

Lebih menyedihkan lagi, tidak ada seorang pun dari eksekutif yang tampil tegas menegur atau mengganti tim perencana. Maka saya harus berkata terus terang: jika Bupati dan Wakil Bupati tidak berani menata ulang tim perencana, mereka sedang menyimpan bom waktu. RPJMD ini akan menjadi lelucon nasional, dan rakyat Probolinggo yang akan menanggung akibatnya.

Rakyat Sudah Menunggu, Pemimpinnya Masih Mencari Alasan

Kepemimpinan bukan hanya soal niat baik. Tapi soal ketegasan, kecakapan teknis, dan keberanian menyusun prioritas. Sudah empat bulan berjalan, dan Kabupaten Probolinggo belum punya arah pembangunan legal. Padahal, menurut aturan, RPJMD harus tuntas maksimal 6 bulan setelah pelantikan. Artinya, waktu terus menipis, dan ketidaksiapan makin mencolok.

Bila RPJMD gagal mencerminkan janji politik, maka seluruh pembangunan selama 5 tahun ke depan akan menjadi proyek-proyek tanpa arah, hanya titipan politik, dan penuh kompromi. Ini bukan tuduhan. Ini peringatan.

Kapan Kalian Sadar?

Saya menulis ini bukan karena benci. Tapi karena cinta pada kampung halaman. Probolinggo tidak kekurangan SDM, tidak kekurangan ide, tidak kekurangan potensi. Yang kurang hanya satu: kepemimpinan yang bisa bekerja, bukan sekadar berslogan.

Untuk Bupati dan Wakil Bupati, saya hanya ingin sampaikan satu hal: jangan tunggu RPJMD rampung karena desakan. Rampungkan karena kesadaran. Sebab bila dokumen ini kembali gagal, maka rakyat akan menyimpulkan sendiri bahwa kalian bukan pemimpin perubahan—tapi hanya penjaga warisan lama dengan baju baru.

Dan buat tim perencana, belajarlah menulis dengan jujur, merancang dengan data, dan berhenti mempermalukan Probolinggo di hadapan kabupaten lain. Kalau tidak sanggup, silakan minggir.

Hormat Alfakir

Alfakir Bukan Ajudan

Mencari Barokah Jalur Kritis