100 HARI KERJA, ZERO PRESTASI? Pemerintahan Baru Probolinggo Dinilai Mandul dan Sibuk Citra

By alfakir bukan ajudan -

PROBOLINGGO – Program kerja 100 hari pemerintahan baru Kabupaten Probolinggo yang dipimpin Bupati Gus Dokter Haris dan Wakil Bupati Fahmi AHZ menuai kritik tajam dari kalangan pengamat kebijakan publik, aktivis, hingga masyarakat sipil. Alih-alih menunjukkan kinerja yang konkret dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, program ini justru dinilai mandul dan hanya sibuk memoles pencitraan.

Dari 11 poin program prioritas 100 hari yang tercantum dalam dokumen resmi, sebagian besar dinilai lebih menekankan pada simbolisme visual dan estetika kota. Contohnya: lomba desain alun-alun, pemasangan videotron, pengecatan cat warna sage, pembangunan gapura, hingga penataan ulang trotoar. Sementara program yang menyentuh kebutuhan rakyat seperti distribusi pupuk, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta reformasi pelayanan desa, nyaris tidak tersentuh.

“Ini bukan kerja nyata. Ini make-up politik. Semua dibungkus rapi dalam narasi perubahan, tapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” ujar R, aktivis kebijakan publik Probolinggo, saat diwawancarai, Rabu (26/6).


Klaim yang Terlalu Besar, Fakta yang Terlalu Sepi

Salah satu proyek yang paling sering diklaim sebagai capaian program 100 hari adalah perbaikan jembatan pasca-bencana dan infrastruktur dasar. Namun berdasarkan penelusuran dokumen anggaran, sebagian besar proyek tersebut merupakan kelanjutan dari rencana pemerintah sebelumnya dan dibiayai dari dana Bantuan Tak Terduga (BTT) atau APBD sebelumnya.

“Pemerintah sekarang tinggal meresmikan dan memotong pita. Bukan mereka yang merancang dari nol. Tapi di media, semuanya diklaim hasil keringat 100 hari kerja,” ujar seorang pejabat DPRD yang meminta namanya dirahasiakan.

Klaim-klaim sepihak itu kemudian disebarluaskan melalui media resmi pemerintah dan jejaring sosial, tanpa disertai data objektif maupun laporan terbuka capaian masing-masing program.


Retorika Tanpa Transparansi

Hingga kini, tidak tersedia laporan terbuka tentang indikator keberhasilan dari masing-masing program. Tidak ada audit pencapaian, tidak ada partisipasi publik dalam evaluasi. Pemerintah hanya mengandalkan rilis media, baliho, dan video-video pendek yang menunjukkan aktivitas seremonial dan sesi kunjungan lapangan.

“Yang dibangun bukan jalan, bukan irigasi, bukan sistem. Yang dibangun adalah persepsi publik,” kata seorang jurnalis senior lokal yang mewawancarai sejumlah OPD terkait program 100 hari.


Pemerintahan Sibuk Branding, Rakyat Tetap Menunggu

Beberapa pihak menilai, program 100 hari ini lebih merupakan launching politik dari pasangan Haris–Fahmi ketimbang agenda kerja nyata. Kegiatan seperti lomba desain alun-alun dan seragam berkopiah dua kali seminggu disebut lebih cocok untuk memperkuat identitas kelompok, bukan menyelesaikan problem sosial yang kompleks.

“Warga desa tak butuh gapura atau pedestrian dicat baru. Mereka butuh layanan kesehatan gratis, distribusi pupuk yang adil, air bersih, dan guru-guru tetap di sekolah,” kata Ida, aktivis perempuan dari kawasan timur Probolinggo.


Kesimpulan: Kosmetik Kekuasaan

Program 100 hari seharusnya menjadi kesempatan emas bagi Gus Haris dan Lora Fahmi untuk menunjukkan arah pembangunan baru. Tapi jika tolok ukurnya adalah berapa banyak cat yang dibeli, berapa layar videotron yang dipasang, atau seberapa sering wajah pemimpin tampil di media sosial, maka arah itu sedang melenceng jauh dari esensi pelayanan publik.

Pemerintahan ini masih punya waktu untuk membuktikan keseriusan mereka. Tapi jika pola seperti ini dibiarkan, maka kepercayaan rakyat hanya akan habis oleh spanduk dan gimmick.



Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Krucil Tak Tersentuh Janji: Probolinggo Ganti Pemimpin atau Hanya Ganti Pemain?

By Redaksi -
Image
Oleh: alfakirbukanajudan.com Lima minggu telah berlalu sejak janji pengaspalan jalan Krucil dilontarkan oleh akun resmi yang diduga milik Bupati Probolinggo. Janji itu disampaikan penuh semangat: “Bulan depan (Mei) insyaallah action pengaspalan.” Kini, pertengahan Mei sudah di ambang pintu, namun jalan masih berlubang, kabar pun tak ada. Bahkan kerikil pun belum dijemput ke desa. Berpantunlah kami, rakyat kecil di kaki gunung: Jalan berlubang dilalui becak, Katanya Mei, tapi belum nampak. Janji diucap di tengah sorak, Realita sunyi, janji pun retak. Yang lebih ironis, program 100 Hari Kerja yang digelontor dana 22 miliar justru diarahkan untuk memoles wajah kota: trotoar dipercantik, batas kota diperbarui, dan alun-alun disulap jadi panggung estetika. Estetika menjadi panglima, sementara infrastruktur pedesaan ditunda tanpa suara. Dan rakyat kembali bersyair: Ke kota cantik naik kereta, Desa dilupa, jalan sengsara. Jika janji hanya gaya-gaya, Bupati baru, tapi rasa lama. Tak berhenti d...
Read more

Rangkap Jabatan di Lingkar Pemerintah Probolinggo: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Terbagi

By alfakir bukan ajudan -
Image
Probolinggo – Pemerintahan baru Kabupaten Probolinggo yang mengusung jargon “Probolinggo SAE”—akronim dari Sejahtera, Amanah-Religius, Eksis Berdaya Saing—tengah menjadi sorotan tajam publik. Sorotan ini bukan karena semangat pembangunan yang melesat, melainkan karena indikasi praktik penumpukan jabatan di tangan segelintir orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan Bupati dr. H. Mohammad Haris, M.Kes., atau lebih dikenal dengan Gus Haris. Fenomena ini tampak pada struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), badan informal namun berpengaruh yang dibentuk pada 100 hari pertama pemerintahan baru. Berdasarkan dokumen resmi Program 100 Hari Bersama OPD, TP2D beranggotakan para profesor dan doktor dari bidang hukum, ekonomi, pertanian, planologi, dan tata kelola, yang dipimpin oleh seorang tokoh akademik dari Universitas Zainul Hasan Genggong, institusi pendidikan yang memiliki keterkaitan historis dan struktural dengan keluarga Gus Haris sendiri (Sumber: Program 100 Hari Bersama OP...
Read more

Politisasi Bansos diprobolinggo:Bantuan Provinsi, Panggung Bupati

By alfakir bukan ajudan -
Image
 Oleh: alfakirbukanajudan Dalam dunia pemerintahan modern, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan ajang pencitraan politik. Sayangnya, dalam kasus penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Probolinggo baru-baru ini, terjadi penyimpangan serius dari prinsip tersebut. Bantuan UEP, yang merupakan program resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, justru diolah menjadi panggung politik kepala daerah. Bantuan Provinsi, Tetapi Diakui Secara Simbolik oleh Kabupaten Dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kecamatan Besuk, Bupati Probolinggo tampil seolah menjadi figur sentral pemberi bantuan. Padahal, jika ditelusuri secara substansial, program ini adalah inisiatif dan pendanaan murni dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pemerintah kabupaten. Ini jelas merupakan bentuk politisasi program sosial, di mana pejabat lokal berupaya memanen keuntungan citra pribadi dari progra...
Read more