RPJMD Seharusnya Bagaimana? Ini Solusi Nyata untuk Pemkab Probolinggo

By Redaksi -

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bukan sekadar kumpulan jargon dan angka target, tapi dokumen strategis yang menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Bila salah merumuskan, maka pembangunan akan salah arah, APBD hanya jadi bancakan proyek, dan rakyat tetap tinggal di jalan rusak, sekolah bocor, atau sawah kekeringan.

Berikut ini adalah gambaran seperti apa RPJMD yang seharusnya, disertai solusi konkret yang bisa dilakukan Pemkab Probolinggo agar RPJMD benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat:

1. RPJMD Harus Berdasarkan Diagnosa Masalah Riil Daerah

Yang seharusnya terjadi:

RPJMD dimulai dengan pemetaan masalah berbasis data dan aspirasi rakyat. Misalnya:

  1. Jalan rusak kronis di wilayah selatan (Krucil, Tiris, Kuripan)
  2. Defisit air bersih di 21 kecamatan
  3. Kesenjangan pelayanan pendidikan dan kesehatan antara kota dan desa
  4. Petani kesulitan pupuk & pemasaran
  5. Anak muda menganggur karena pelatihan tidak sesuai kebutuhan pasar

Solusi:

  1. Bentuk Tim Diagnosa Daerah berbasis data BPS, Bappeda, dan hasil reses DPRD
  2. Gunakan Musrenbang yang benar-benar menyerap suara rakyat, bukan sekadar formalitas
  3. Sertakan peta masalah dalam RPJMD sebagai dasar perumusan program prioritas

2. RPJMD Harus Punya Prioritas Jelas & Terukur Per Tahun

Yang seharusnya terjadi:

Setiap misi RPJMD harus punya:

  1. Target tahunan yang terukur (bukan hanya 2029)
  2. Program prioritas dengan peta wilayah sasaran
  3. Alokasi anggaran per program

Solusi:

Contoh konkret di Probolinggo:

  1. Infrastruktur: Fokus rehabilitasi 200 km jalan per tahun, dimulai dari daerah dengan akses ekonomi tertinggal
  2. Air bersih: Target 10 desa baru per tahun mendapatkan sambungan air
  3. Petani: Bentuk BUMDes Bersama Pemasaran dan subsidi pupuk tepat sasaran berbasis data e-RDKK
  4. 3. RPJMD Harus Didanai dengan Realistis & Transparan

Yang seharusnya terjadi:

RPJMD disusun dengan dasar pendapatan dan belanja yang masuk akal, bukan mimpi.

Solusi:

  1. Gunakan rata-rata realisasi PAD 3 tahun terakhir sebagai patokan, bukan target asal naik
  2. Susun proyeksi Silpa minimal Rp50–100 M per tahun sebagai buffer likuiditas
  3. Anggarkan 30% belanja wajib, 40% untuk prioritas publik, dan batasi belanja birokrasi
  4. Bangun kolaborasi pendanaan: APBD Provinsi, dana desa, CSR, swasta, dan BUMN

4. RPJMD Harus Mengutamakan Inklusi dan Daya Dukung Lingkungan

Yang seharusnya terjadi:

Tidak cukup hanya “menyebut perempuan, disabilitas, dan lingkungan”. Harus ada program dan indikator afirmatif.

Solusi:

  1. Setiap OPD wajib punya program afirmatif: pelatihan kerja untuk difabel, UMKM perempuan, beasiswa miskin
  2. Integrasikan RPJMD dengan RTRW dan KLHS secara teknis, bukan sekadar narasi
  3. Cegah pembangunan yang merusak kawasan sempadan, sawah abadi, dan daerah resapan
  4. Susun strategi adaptasi iklim: tanggul longsor, sumur resapan, konservasi hutan, dan kebun rakyat

5. RPJMD Harus Disusun Secara Terbuka dan Partisipatif

Yang seharusnya terjadi:

RPJMD adalah milik rakyat, bukan milik tim kecil elite di balik meja Bappeda dan konsultan Jakarta.

Solusi:

  1. Lakukan forum publik daring dan luring (bukan sekadar Musrenbang) di setiap kecamatan
  2. Libatkan kelompok muda, petani, guru, nelayan, pedagang, dan disabilitas dalam perumusan
  3. Publikasikan dokumen dalam bahasa sederhana agar bisa dipahami rakyat, bukan cuma pejabat

Rekomendasi Prioritas Probolinggo 2025–2029 Berdasarkan Aspirasi dan Realita

BidangProgram Prioritas
InfrastrukturRehabilitasi 1000 km jalan desa/kabupaten; irigasi mikro; dermaga nelayan
PendidikanBeasiswa miskin dan difabel; revitalisasi MI dan MTs swasta; insentif guru honorer
Ekonomi RakyatSubsidi pupuk tepat sasaran; koperasi petani; BUMDes logistik
Pemuda & DigitalInkubator UMKM digital per kecamatan; pelatihan kerja berbasis pasar
KesehatanAmbulans desa, puskesmas rawat inap 24 jam, skrining stunting & gizi balita
Air & LingkunganSPAM air bersih berbasis sumber lokal; pengelolaan sampah desa; hutan rakyat terpadu
Reformasi BirokrasiPelayanan publik 1 pintu per kecamatan; digitalisasi pelayanan dan pemangkasan OPD

: “Jangan Sampai RPJMD Sekadar Panggung Lima Tahun Sekali”

RPJMD adalah kompas arah pembangunan. Kalau kompasnya bengkok, seluruh perjalanan akan tersesat.

Pemkab Probolinggo harus berani keluar dari pola lama: copy-paste, asal target, dan bagi-bagi proyek. Sudah saatnya menyusun RPJMD dari rakyat, untuk rakyat, dan bersama rakyat – bukan hanya untuk menyenangkan elite dan mengisi laporan ke pusat.

Jika RPJMD 2025–2029 tidak segera direvisi secara substansial, maka lima tahun ke depan hanya akan jadi pengulangan nasib: rakyat menanti, pemda menyusun, dan janji kembali dilupakan.

Salam dari desa – di mana jalan masih berlubang, air masih dibeli galonan, dan sekolah masih menumpang.

Alfakir – Bukan Ajudan

Rakyat Probolinggo yang tidak minta banyak: cukup pembangunan yang masuk akal dan berpihak.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Krucil Tak Tersentuh Janji: Probolinggo Ganti Pemimpin atau Hanya Ganti Pemain?

By Redaksi -
Image
Oleh: alfakirbukanajudan.com Lima minggu telah berlalu sejak janji pengaspalan jalan Krucil dilontarkan oleh akun resmi yang diduga milik Bupati Probolinggo. Janji itu disampaikan penuh semangat: “Bulan depan (Mei) insyaallah action pengaspalan.” Kini, pertengahan Mei sudah di ambang pintu, namun jalan masih berlubang, kabar pun tak ada. Bahkan kerikil pun belum dijemput ke desa. Berpantunlah kami, rakyat kecil di kaki gunung: Jalan berlubang dilalui becak, Katanya Mei, tapi belum nampak. Janji diucap di tengah sorak, Realita sunyi, janji pun retak. Yang lebih ironis, program 100 Hari Kerja yang digelontor dana 22 miliar justru diarahkan untuk memoles wajah kota: trotoar dipercantik, batas kota diperbarui, dan alun-alun disulap jadi panggung estetika. Estetika menjadi panglima, sementara infrastruktur pedesaan ditunda tanpa suara. Dan rakyat kembali bersyair: Ke kota cantik naik kereta, Desa dilupa, jalan sengsara. Jika janji hanya gaya-gaya, Bupati baru, tapi rasa lama. Tak berhenti d...
Read more

Rangkap Jabatan di Lingkar Pemerintah Probolinggo: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Terbagi

By alfakir bukan ajudan -
Image
Probolinggo – Pemerintahan baru Kabupaten Probolinggo yang mengusung jargon “Probolinggo SAE”—akronim dari Sejahtera, Amanah-Religius, Eksis Berdaya Saing—tengah menjadi sorotan tajam publik. Sorotan ini bukan karena semangat pembangunan yang melesat, melainkan karena indikasi praktik penumpukan jabatan di tangan segelintir orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan Bupati dr. H. Mohammad Haris, M.Kes., atau lebih dikenal dengan Gus Haris. Fenomena ini tampak pada struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), badan informal namun berpengaruh yang dibentuk pada 100 hari pertama pemerintahan baru. Berdasarkan dokumen resmi Program 100 Hari Bersama OPD, TP2D beranggotakan para profesor dan doktor dari bidang hukum, ekonomi, pertanian, planologi, dan tata kelola, yang dipimpin oleh seorang tokoh akademik dari Universitas Zainul Hasan Genggong, institusi pendidikan yang memiliki keterkaitan historis dan struktural dengan keluarga Gus Haris sendiri (Sumber: Program 100 Hari Bersama OP...
Read more

Politisasi Bansos diprobolinggo:Bantuan Provinsi, Panggung Bupati

By alfakir bukan ajudan -
Image
 Oleh: alfakirbukanajudan Dalam dunia pemerintahan modern, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan ajang pencitraan politik. Sayangnya, dalam kasus penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Probolinggo baru-baru ini, terjadi penyimpangan serius dari prinsip tersebut. Bantuan UEP, yang merupakan program resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, justru diolah menjadi panggung politik kepala daerah. Bantuan Provinsi, Tetapi Diakui Secara Simbolik oleh Kabupaten Dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kecamatan Besuk, Bupati Probolinggo tampil seolah menjadi figur sentral pemberi bantuan. Padahal, jika ditelusuri secara substansial, program ini adalah inisiatif dan pendanaan murni dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pemerintah kabupaten. Ini jelas merupakan bentuk politisasi program sosial, di mana pejabat lokal berupaya memanen keuntungan citra pribadi dari progra...
Read more