Hilangkan Perjuangan Rakyat Dengan surat Usang tanpa Makna


Oleh: Alfakir Bukan Ajudan

Ketika Kredit Perjuangan Diakui Sepihak

Pernyataan Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Fraksi Gerindra Dapil 3, Abdurahman, yang mengklaim bahwa pembangunan jalan Krucil–Bermi adalah hasil perjuangan pribadinya, sungguh mengusik nurani publik. Klaim sepihak semacam ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga terkesan arogan – seolah-olah jerih payah kolektif masyarakat dan pemerintah daerah dapat dihapus begitu saja oleh narasi pencitraan individu. Warga Krucil dan Bermi yang selama ini menantikan perbaikan jalan tentu berhak marah mendengar pernyataan seperti itu. Mereka tahu betul bahwa proyek perbaikan jalan tersebut bukan buah kerja satu orang, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan banyak pihak sejak jauh hari.

Protes Frustrasi Warga yang Nyata

Deskripsi gambar: Warga menanam tumbuhan dan memasang papan berisi ancaman simbolis di tengah jalan rusak Krucil–Bermi sebagai bentuk protes kreatif terhadap janji-janji pemerintah yang tak kunjung terealisasi . Papan tersebut bertuliskan “yg nyabut pohon ini, besok tak kubur disini” – menggambarkan kemarahan warga yang merasa diabaikan. Bahkan terdapat pula tumpukan batu menyerupai makam dengan tulisan “TKP Tukang Korupsi” sebagai sindiran keras bagi pihak yang dianggap bertanggung jawab . Aksi nekat dan emosional ini muncul karena warga sudah lelah menunggu perbaikan: jalan Krucil–Bermi sepanjang ±2 km lebih telah rusak parah sejak tahun 2020 dan memicu banyak kecelakaan, sementara pemerintah berkali-kali hanya memberi janji tanpa realisasi nyata .

Protes warga Krucil–Bermi bukan tanpa alasan. Kondisi jalan yang penuh lubang besar, berlumpur bak kubangan di musim hujan, telah menghambat aktivitas sehari-hari dan mengancam keselamatan. Sudah tak terhitung pengendara motor terjatuh, bahkan truk pun sering terguling akibat kerusakan itu . Kekecewaan memuncak karena sebelumnya pernah ada penanganan ala kadarnya – sekadar ditimbun sirtu (pasir batu) – yang jelas tidak menyelesaikan masalah . Warga akhirnya mengekspresikan frustrasi mereka dengan cara unik: selain mendirikan warung bambu dan makam palsu di tengah jalan , mereka juga menanam pohon pisang di titik-titik jalan berlubang sebagai penanda protes. Semua tindakan ini adalah teriakan minta perhatian, agar pemerintah segera bergerak. Bayangkan betapa melukainya hati warga ketika di tengah situasi seperti itu, ada politisi yang muncul mengklaim seolah dialah pahlawan tunggal di balik rencana perbaikan jalan tersebut.

Fakta Proyek Jalan Krucil–Bermi vs. Klaim Abdurahman

Mari kita telaah fakta sebenarnya mengenai proyek perbaikan Jalan Krucil–Bermi, untuk meluruskan klaim Abdurahman yang ngawur tersebut:

  1. Sudah Direncanakan Sejak Lama: Proyek jalan Krucil–Bermi telah masuk perencanaan Pemkab sejak dua tahun terakhir. Bahkan pada APBD 2024, Pemkab Probolinggo berencana memperbaiki ruas ini melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan anggaran sekitar Rp 24 miliar – sebuah program dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk perbaikan jalan daerah . Rencana 2024 itu tertunda bukan karena tidak diperjuangkan, melainkan karena terjadi pengalihan dan keterbatasan dana di tahun tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto .
  2. Anggaran 2025 Sudah Tersedia: Pada tahun 2025, tanpa perlu “jasa” Abdurahman sekalipun, Pemkab akhirnya mengalokasikan Rp 6 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) Infrastruktur untuk memulai perbaikan jalan Krucil–Bermi . Artinya, dana APBD murni telah disiapkan dari jauh hari melalui proses penganggaran resmi. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo, Hengki Cahyo Saputra, bahkan menegaskan di awal April bahwa perbaikan jalan ini pasti dilaksanakan tahun 2025 segera setelah anggarannya disahkan, dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp 6 miliar . Ini adalah keputusan kelembagaan, bukan hasil lobi personal sepihak.
  3. Proyek Tetap Jalan Siapa pun Pemimpinnya: Pekerjaan fisik jalan Krucil–Bermi dijadwalkan dimulai pertengahan Mei 2025 setelah selesainya perencanaan teknis dan pengesahan APBD Perubahan . Fakta ini menunjukkan bahwa siapa pun bupatinya, siapa pun anggota dewan-nya, proyek akan tetap berjalan karena sudah menjadi prioritas teknokratis. Apalagi Bupati Probolinggo yang baru (Dr. “Gus” Moh. Haris) baru saja dilantik tahun 2025 ini, setelah proses perencanaan jalan tersebut bergulir. Proyek ini lahir dari kesinambungan program pemerintah sebelumnya, bukan muncul mendadak karena satu tokoh politik kebetulan bersuara.
  4. Aspirasi Warga di Musrenbang: Jauh sebelum Abdurahman mengklaim kredit, warga dan aparat desa setempat telah berulang kali menyuarakan kebutuhan perbaikan jalan Krucil–Bermi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan hingga kabupaten. Usulan dari bawah inilah yang diakomodir oleh dinas terkait (PUPR dan Bappeda) ke dalam rencana kerja pemerintah daerah. Jadi, proyek ini sesungguhnya berawal dari aspirasi rakyat yang diproses melalui mekanisme resmi, bukan semata dari gagasan instan seorang anggota dewan.

Fakta-fakta di atas terang benderang menunjukkan bahwa klaim “perjuangan pribadi” Abdurahman tidak memiliki dasar. Anggaran proyek berasal dari uang rakyat yang dialokasikan lewat APBD, dibahas dan disetujui oleh seluruh lembaga legislatif secara kolektif, bukan dari kocek atau upaya individu tertentu. Bahkan program IJD 2024 yang sempat direncanakan merupakan instruksi Presiden (pusat) untuk membantu daerah – sekali lagi, ini kebijakan lintas sektor, bukan inisiatif Abdurahman seorang. Kalaupun beliau turut mendukung saat pembahasan di DPRD, ya memang itu tugas dan kewajiban beliau sebagai wakil rakyat, bukan jasa istimewa pribadi.

Kerja Kolektif: Dari Perencana, ASN hingga Warga

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tidak pernah hasil kerja satu orang. Ada rantai panjang aktor di belakangnya: para perencana di Bappeda dan Dinas PUPR yang memetakan kebutuhan, para ASN yang menyusun proposal dan dokumen anggaran, pimpinan daerah yang mengajukan program, musrenbang desa dan kecamatan tempat aspirasi warga dihimpun, hingga persetujuan lembaga legislatif secara musyawarah. Semua bekerja kolektif demi terwujudnya perbaikan Jalan Krucil–Bermi. Mengklaim sepihak proyek yang sudah terprogram lama sama saja dengan mengabaikan kerja keras para aparatur dan warga tersebut.


Perlu diingat, jalan Krucil–Bermi menjadi rusak parah bukan baru kemarin, melainkan sejak bertahun-tahun. Warga, tokoh masyarakat, hingga camat setempat tentu sudah berulang kali memperjuangkannya bahkan sebelum Abdurahman duduk di kursi dewan (atau setidaknya jauh sebelum ia bersuara lantang soal ini). Proses panjang itu antara lain terlihat dari upaya-upaya warga sendiri: mereka tidak tinggal diam menunggu. Contohnya, seorang warga bernama Yusuf dengan gotong royong swadaya meratakan jalan berlubang di depan rumahnya memakai cangkul dan linggis untuk mencegah kecelakaan . Begitu pula protes melalui media sosial yang dibuat viral oleh komunitas lokal, semuanya demi mendorong pemerintah bertindak . Jadi, sangat banyak pihak telah berkontribusi dalam mendorong terwujudnya perbaikan jalan ini.

Lalu tiba-tiba Abdurahman mengklaim ini hasil perjuangannya? Klaim ini terasa seperti melecehkan keringat dan air mata semua orang di atas. Para insinyur perencana yang lembur memetakan proyek, para pegawai pemda yang mengurus administrasi anggaran, warga desa yang setiap musrenbang berteriak minta jalan diperbaiki, hingga ibu-ibu yang urunan menanak nasi bungkus saat gotong royong tambal jalan darurat – semua seakan dianggap tak berarti oleh klaim sepihak tersebut. Ini bukan hanya soal pencatutan prestasi, tapi soal menghargai kerja bersama.

Publik Berhak Marah dan Menuntut Kejujuran

Warga Kabupaten Probolinggo, khususnya di Krucil dan sekitarnya, berhak marah atas ulah politikus yang mencoba panen pujian dari penderitaan mereka. Kemarahan publik ini sangat beralasan. Ketika Abdurahman mengklaim proyek Jalan Krucil–Bermi sebagai perjuangan pribadinya, ia secara tidak langsung menyampaikan bahwa tanpa dirinya jalan itu tidak akan dibangun. Padahal kenyataannya, jalan itu akan (dan pasti akan) dibangun siapa pun pemimpinnya, karena memang sudah menjadi kewajiban pemerintah menjawab kebutuhan rakyatnya. Dengan klaim tak berdasar tadi, Abdurahman justru terkesan meremehkan koleganya sendiri di DPRD, juga Bupati dan jajaran eksekutif, seolah-olah mereka tidak bekerja sebelum dia datang mengaku-ngaku. Ia pun meremehkan jeritan warga yang selama ini memperjuangkan jalan lewat berbagai cara.

Sikap seperti ini patut dikritik dengan tajam. Membangun infrastruktur publik bukan ajang pencitraan pribadi. Sebagai anggota dewan, Abdurahman mestinya paham bahwa fungsi beliau adalah menyambung aspirasi rakyat dan mengawasi kinerja eksekutif secara kolektif dengan anggota dewan lain, bukan menjadi pahlawan tunggal. Jika setiap proyek pemerintah diklaim sebagai jasa individu politikus, hilang sudah penghargaan terhadap semangat gotong royong dan sistem perencanaan yang sudah terlembaga.


Sebaliknya, politisi seharusnya jujur kepada konstituen. Akui bahwa keberhasilan mendorong perbaikan jalan Krucil–Bermi adalah hasil kerja bersama: hasil dari aspirasi warga, dukungan seluruh fraksi di DPRD, dan komitmen Pemkab menjalankan kewajibannya. Memberi kredit pada yang berhak tidak akan mengurangi kehormatan seorang wakil rakyat, justru akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritasnya.

Klaim Abdurahman mengenai jalan Krucil–Bermi ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Warga tidak bodoh – mereka tahu sejarah perjuangan infrastruktur di daerahnya. Opini publik lokal jelas memihak kepada fakta dan kejujuran. Setiap upaya pencitraan yang mengabaikan fakta akan berbuah cemoohan dan kemarahan. Di era keterbukaan informasi, sulit menyembunyikan data: dokumen anggaran tersedia, pernyataan pejabat terdokumentasi. Ketika data menunjukkan proyek sudah diprogram sejak lama dan anggaran disiapkan oleh pemerintah, amat keliru jika ada yang masih nekad berbohong demi popularitas.

Sebagai penutup, mari kita ingat: Jalan Krucil–Bermi akhirnya diperbaiki bukan karena satu orang Abdurahman, tapi karena rakyat Probolinggo menginginkannya dan bekerja keras memperjuangkannya, baik di tingkat akar rumput maupun birokrasi. Hormatilah keringat mereka. Publik Probolinggo berhak menuntut wakilnya bicara apa adanya, tanpa bumbu klaim palsu. Dan kepada Abdurahman, jika masih punya nurani politik yang sehat, sudah selayaknya meminta maaf kepada warga atas klaim tersebut – sembari belajar bahwa kepercayaan rakyat tidak bisa diraih dengan mencuri panggung atas hasil kerja bersama.


Warga sudah muak dengan politisi yang hanya bisa mengaku-ngaku. Sudah waktunya semua pihak fokus bekerja nyata dan jujur melayani kebutuhan masyarakat. Jalan Krucil–Bermi akan segera diperbaiki – dan biarlah fakta itu menjadi kemenangan rakyat Probolinggo, bukan panggung individu oportunis.

Referensi:

  1. Radar Bromo – “Protes Jalan Rusak di Krucil Probolinggo, Warga Bangun Warung Bambu dan Makam Palsu di Tengah Jalan”, 3 April 2025 .
  2. Radar Bromo – “Protes Jalan Rusak di Krucil… (halaman 2)”, 3 April 2025 .
  3. Ngopibareng.id – “Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Krucil–Bremi, Protes Jalan Rusak…”, 3 April 2025 .
  4. WartaBromo – “Warga Buat Makam Koruptor dan Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak”, 2 April 2025 .
  5. Radar Bromo – Pernyataan Sekda Probolinggo Ugas Irwanto soal prioritas perbaikan Jalan Krucil .

Comments

Popular posts from this blog

Krucil Tak Tersentuh Janji: Probolinggo Ganti Pemimpin atau Hanya Ganti Pemain?

Rangkap Jabatan di Lingkar Pemerintah Probolinggo: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Terbagi

Politisasi Bansos diprobolinggo:Bantuan Provinsi, Panggung Bupati