ALFAKIR BUKAN AJUDAN

Kabupaten Probolinggo kembali mempertontonkan absurditas fiskal melalui RAPERDA Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024. Pemerintah daerah—di bawah kepemimpinan bupati baru—membanggakan capaian realisasi anggaran, tapi gagal menjawab pertanyaan utama: mengapa rakyat tetap hidup dalam kesulitan, padahal triliunan sudah dihabiskan? Angka Realisasi Nyaris Sempurna, Tapi Kosong Makna RAPERDA mencatat pendapatan Rp2,45 triliun dan belanja Rp2,57 triliun. Defisit Rp119,1 miliar tertutup oleh sisa lebih pembiayaan (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan sisa Rp173 miliar di akhir tahun . Pemerintah mengklaim sukses serapan anggaran hingga 94,15% . Tapi bagi publik, pertanyaannya sederhana: ke mana larinya triliunan itu? Mengapa angka-angka sempurna tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan? Jalan desa masih rusak, puskesmas kekurangan dokter, dan angka stunting tetap tertinggi di Jawa Timur. ⸻ Visi Misi Kepala Daerah Jadi Topeng Belanja Elitis RAPERDA menyebut “pemenuhan visi dan misi kepala...

  APBD Probolinggo 2024: Kelebihan Belanja, Kekurangan Transparansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024 kembali menyuguhkan ironi lama: realisasi tinggi tidak menjamin efektivitas anggaran. Meski laporan mencatat realisasi pendapatan 100,55% dan belanja 94,15%, namun defisit tetap terjadi sebesar Rp119,1 miliar. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan kebijakan fiskal yang belum efisien dan minim inovasi . Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp292,1 miliar untuk menutup defisit, tetapi SiLPA itu sendiri turun 40,68% dibanding tahun sebelumnya—dari Rp292,1 miliar menjadi Rp173,3 miliar . Artinya, daerah semakin tergantung pada ‘tabungan masa lalu’ alih-alih memperbaiki struktur pendapatan jangka panjang. Lebih lanjut, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 6,98% dibanding 2023, peningkatan ini masih bergantung pada sektor-sektor tr...

Oleh: Alfakirbukanajudan Beberapa bulan telah berlalu sejak pasangan  Gus Haris dan Ra Fahmi  resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo. Terpilih dengan suara mayoritas, mereka didapuk sebagai simbol perubahan—pengusung harapan baru yang berjanji memutus politik dinasti dan lebih dekat pada rakyat. Namun sayang, janji tinggal janji, rakyat yang dulu bersorak kini mulai bertanya:  Di mana perubahan itu? Alih-alih menyentuh persoalan mendasar rakyat, kebijakan dan aktivitas pemerintahan hari ini lebih sering dipertontonkan sebagai panggung pencitraan. Mulai dari safari ngantor ke kecamatan yang tidak lebih dari sesi foto dan potong pita, hingga program-program yang hanya bersinar di media sosial tapi tak terasa dampaknya di sawah, pasar, atau meja makan rakyat kecil. Kehidupan petani masih dikepung mahalnya pupuk dan rendahnya harga panen. Pedagang pasar mengeluh sepinya pembeli. UMKM tidak mendapatkan pelatihan maupun insentif berarti.  Tapi...

Oleh: Ayat ayat Derita Rakyat Di gedung-gedung yang dulu diyakini sebagai benteng suara rakyat, kini kerap berlangsung pertunjukan yang menyedihkan: demokrasi yang hanya tinggal dekorasi. Proses legislasi dan penganggaran berubah menjadi parade administratif yang kering makna. Bukan lagi forum deliberatif yang merayakan akal sehat dan suara publik, melainkan sekadar formalitas yang diatur ritmenya oleh kekuasaan yang lebih tinggi. Salah satu contoh nyata adalah cara pembahasan dokumen-dokumen strategis—seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Awal RPJMD, hingga perubahan APBD. Semua datang dengan pola yang sama: mendadak, tidak matang, dan seolah sengaja dirancang untuk tidak terbaca. Dokumen penting kerap diterima hanya beberapa jam sebelum rapat dimulai. Tidak ada waktu untuk membaca, apalagi menganalisis. Rapat pun digelar terburu-buru, keputusan diketuk tanpa perdebatan berarti. Pertanyaannya: siapa yang sebenarnya berkuasa di ruang legislatif? Ketika narasi “s...

Probolinggo – Di tengah hingar-bingar program 100 hari kerja Bupati Probolinggo yang gencar dipublikasikan ke berbagai kanal media, ada suara-suara lirih yang selama ini tersisih. Suara rakyat kecil yang tak meminta banyak, hanya satu: pemimpin yang berpihak dan hadir secara nyata. Sejak dilantik, langkah-langkah Bupati terlihat penuh semangat. Namun di balik semangat itu, muncul kekhawatiran yang tak bisa lagi dibungkam. Kekhawatiran bahwa kepemimpinan yang kami harapkan membawa perubahan, justru terjebak pada pola lama—bahkan lebih jauh, pada gaya otoriter yang lebih halus, terbungkus estetika dan citra. Pembangunan yang dilakukan lebih condong pada penataan wajah kota dan alun-alun, bukan akar persoalan rakyat. Rakyat tak butuh bunga yang mekar di trotoar, mereka butuh pupuk untuk tanaman mereka. Rakyat tak ingin acara seremoni yang meriah, mereka butuh pelayanan publik yang hadir tanpa protokoler. Tak bisa dipungkiri, program “Sae Law Care” yang di awal tampak mulia, kini dinilai s...

Oleh: nur laili Sudah lebih dari seratus hari masa kerja pemerintahan baru di Kabupaten Probolinggo berjalan. Namun, satu hal paling mendasar yang menjadi roh perencanaan daerah justru masih tertinggal: RPJMD—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen yang semestinya jadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan itu belum juga rampung. Ini bukan sekadar soal keterlambatan administratif. Ini adalah keterlambatan visi, misi, dan arah. Yang lebih mencengangkan lagi, Ketua Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Probolinggo justru memilih diam. Bungkam. Tak ada klarifikasi, tak ada tenggat, tak ada rasa bersalah. Padahal, publik sudah mulai resah, sebab tanpa RPJMD, tak ada legalitas penuh bagi program kerja bupati. Lantas, semua kegiatan hari ini berbasis pada apa? Niat baik saja? Diam Adalah Politik Paling Berbahaya Ketika seorang Ketua Pansus diam, bukan hanya rakyat yang kehilangan informasi—tetapi juga kehilangan kepercayaan. Diam bukan lagi bentuk kehati-hatian. Dalam konteks ini, d...

Oleh: alfakirbukanajudan.com Lima minggu telah berlalu sejak janji pengaspalan jalan Krucil dilontarkan oleh akun resmi yang diduga milik Bupati Probolinggo. Janji itu disampaikan penuh semangat: “Bulan depan (Mei) insyaallah action pengaspalan.” Kini, pertengahan Mei sudah di ambang pintu, namun jalan masih berlubang, kabar pun tak ada. Bahkan kerikil pun belum dijemput ke desa. Berpantunlah kami, rakyat kecil di kaki gunung: Jalan berlubang dilalui becak, Katanya Mei, tapi belum nampak. Janji diucap di tengah sorak, Realita sunyi, janji pun retak. Yang lebih ironis, program 100 Hari Kerja yang digelontor dana 22 miliar justru diarahkan untuk memoles wajah kota: trotoar dipercantik, batas kota diperbarui, dan alun-alun disulap jadi panggung estetika. Estetika menjadi panglima, sementara infrastruktur pedesaan ditunda tanpa suara. Dan rakyat kembali bersyair: Ke kota cantik naik kereta, Desa dilupa, jalan sengsara. Jika janji hanya gaya-gaya, Bupati baru, tapi rasa lama. Tak berhenti d...