APBD Probolinggo 2024: Kelebihan Belanja, Kekurangan Transparansi

By alfakir bukan ajudan -

 

APBD Probolinggo 2024: Kelebihan Belanja, Kekurangan Transparansi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2024 kembali menyuguhkan ironi lama: realisasi tinggi tidak menjamin efektivitas anggaran. Meski laporan mencatat realisasi pendapatan 100,55% dan belanja 94,15%, namun defisit tetap terjadi sebesar Rp119,1 miliar. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan kebijakan fiskal yang belum efisien dan minim inovasi .

Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp292,1 miliar untuk menutup defisit, tetapi SiLPA itu sendiri turun 40,68% dibanding tahun sebelumnya—dari Rp292,1 miliar menjadi Rp173,3 miliar . Artinya, daerah semakin tergantung pada ‘tabungan masa lalu’ alih-alih memperbaiki struktur pendapatan jangka panjang.

Lebih lanjut, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik 6,98% dibanding 2023, peningkatan ini masih bergantung pada sektor-sektor tradisional yang mulai stagnan. Beberapa OPD mengalami gagal target PAD akibat lemahnya penagihan, buruknya regulasi tarif, serta minimnya inovasi layanan publik. Contohnya, Dinas Perhubungan tidak dapat memaksimalkan retribusi terminal karena “tidak ada lagi kendaraan masuk terminal”, sementara Dinas Pariwisata kehilangan pemasukan akibat proyek revitalisasi rest area .

Dari sisi belanja, belanja modal hanya terealisasi 88,89%, yang mengindikasikan lemahnya daya serap dan pelaksanaan proyek pembangunan. Belanja tidak terduga hanya terealisasi 34,54%, menunjukkan ketidaksiapan merespons kebutuhan darurat . Di sisi lain, belanja operasi tetap mendominasi sebesar Rp1,76 triliun, atau 93,68% dari anggaran. Artinya, alokasi masih bias untuk sektor rutin daripada pembangunan strategis.

Lebih krusial lagi, catatan Raperda tidak banyak mengulas evaluasi kinerja penggunaan anggaran secara substansial. Tidak ada informasi transparan mengenai output dan outcome dari belanja tersebut. Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan? Apakah kemiskinan benar-benar menurun sesuai target? Bahkan dalam bagian Indikator Kinerja Utama (IKU), persentase penduduk miskin hanya turun tipis dari 16% ke 15,75% —penurunan yang nyaris tak berarti jika dibandingkan dengan total belanja triliunan rupiah.

Kritik lainnya muncul dari catatan pengelolaan aset dan piutang daerah. Terdapat penghapusan aset tetap (tanah) senilai miliaran rupiah tanpa penjelasan rinci tentang optimalisasi nilai ekonominya . Begitu pula dengan retribusi yang sering tidak sesuai perda, menjadi bukti lemahnya kontrol dan pendampingan teknis.

⸻

Kesimpulan: Butuh Reformasi Bukan Sekadar Laporan

Raperda ini memang sah secara administratif, tapi secara substansi masih jauh dari harapan publik. Rapor fiskal Probolinggo 2024 menunjukkan stabilitas semu, bukan keberhasilan riil. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap penyusunan dan pelaksanaan anggaran, termasuk:
1. Reformasi PAD berbasis potensi lokal dan digitalisasi layanan;
2. Evaluasi efektivitas belanja secara berbasis kinerja (performance-based budgeting);
3. Peningkatan transparansi publik melalui dashboard realisasi APBD yang bisa diakses masyarakat;
4. Audit tematik oleh BPK/BPKP untuk sektor-sektor yang gagal mencapai target PAD dan belanja;
5. Pemberdayaan sektor pengawasan legislatif dan partisipasi warga dalam proses pertanggungjawaban APBD.

Jika tidak, APBD Probolinggo akan terus menjadi dokumen anggaran yang ‘terlihat sibuk’, namun tak pernah benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Krucil Tak Tersentuh Janji: Probolinggo Ganti Pemimpin atau Hanya Ganti Pemain?

By Redaksi -
Image
Oleh: alfakirbukanajudan.com Lima minggu telah berlalu sejak janji pengaspalan jalan Krucil dilontarkan oleh akun resmi yang diduga milik Bupati Probolinggo. Janji itu disampaikan penuh semangat: “Bulan depan (Mei) insyaallah action pengaspalan.” Kini, pertengahan Mei sudah di ambang pintu, namun jalan masih berlubang, kabar pun tak ada. Bahkan kerikil pun belum dijemput ke desa. Berpantunlah kami, rakyat kecil di kaki gunung: Jalan berlubang dilalui becak, Katanya Mei, tapi belum nampak. Janji diucap di tengah sorak, Realita sunyi, janji pun retak. Yang lebih ironis, program 100 Hari Kerja yang digelontor dana 22 miliar justru diarahkan untuk memoles wajah kota: trotoar dipercantik, batas kota diperbarui, dan alun-alun disulap jadi panggung estetika. Estetika menjadi panglima, sementara infrastruktur pedesaan ditunda tanpa suara. Dan rakyat kembali bersyair: Ke kota cantik naik kereta, Desa dilupa, jalan sengsara. Jika janji hanya gaya-gaya, Bupati baru, tapi rasa lama. Tak berhenti d...
Read more

Rangkap Jabatan di Lingkar Pemerintah Probolinggo: Ketika Kekuasaan Tak Lagi Terbagi

By alfakir bukan ajudan -
Image
Probolinggo – Pemerintahan baru Kabupaten Probolinggo yang mengusung jargon “Probolinggo SAE”—akronim dari Sejahtera, Amanah-Religius, Eksis Berdaya Saing—tengah menjadi sorotan tajam publik. Sorotan ini bukan karena semangat pembangunan yang melesat, melainkan karena indikasi praktik penumpukan jabatan di tangan segelintir orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan Bupati dr. H. Mohammad Haris, M.Kes., atau lebih dikenal dengan Gus Haris. Fenomena ini tampak pada struktur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), badan informal namun berpengaruh yang dibentuk pada 100 hari pertama pemerintahan baru. Berdasarkan dokumen resmi Program 100 Hari Bersama OPD, TP2D beranggotakan para profesor dan doktor dari bidang hukum, ekonomi, pertanian, planologi, dan tata kelola, yang dipimpin oleh seorang tokoh akademik dari Universitas Zainul Hasan Genggong, institusi pendidikan yang memiliki keterkaitan historis dan struktural dengan keluarga Gus Haris sendiri (Sumber: Program 100 Hari Bersama OP...
Read more

Politisasi Bansos diprobolinggo:Bantuan Provinsi, Panggung Bupati

By alfakir bukan ajudan -
Image
 Oleh: alfakirbukanajudan Dalam dunia pemerintahan modern, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan ajang pencitraan politik. Sayangnya, dalam kasus penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Probolinggo baru-baru ini, terjadi penyimpangan serius dari prinsip tersebut. Bantuan UEP, yang merupakan program resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, justru diolah menjadi panggung politik kepala daerah. Bantuan Provinsi, Tetapi Diakui Secara Simbolik oleh Kabupaten Dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kecamatan Besuk, Bupati Probolinggo tampil seolah menjadi figur sentral pemberi bantuan. Padahal, jika ditelusuri secara substansial, program ini adalah inisiatif dan pendanaan murni dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pemerintah kabupaten. Ini jelas merupakan bentuk politisasi program sosial, di mana pejabat lokal berupaya memanen keuntungan citra pribadi dari progra...
Read more