ALFAKIR BUKAN AJUDAN

Di Konoha Kulon, jabatan bupati semestinya menjadi ruang kepemimpinan, bukan panggung perasaan. Namun dalam praktiknya, kepemimpinan Aries Imanuel justru memperlihatkan arah sebaliknya. Bukannya menunjukkan keteguhan sebagai negarawan yang tahan kritik, ia justru tampil sebagai sosok yang mudah tersinggung—bahkan terhadap suara-suara dari dalam lingkaran timnya sendiri. Isu yang berkembang di internal birokrasi menyebutkan bahwa kritik kini dianggap sebagai gangguan terhadap “fokus pembangunan.” Siapa pun yang melayangkan pertanyaan atau menyatakan ketidaksetujuan langsung dicap sebagai pembuat keributan. Kalimat seperti “jangan ganggu bupati, beliau sedang fokus membangun” kini menjadi semacam dogma baru yang membungkam partisipasi. Bila ini dibiarkan, maka demokrasi di Konoha Kulon bukan hanya berada di ujung tanduk—ia telah terperosok ke dalam jurang otoritarianisme terselubung. Lebih runyam lagi, nilai-nilai khas pesantren kini diseret masuk ke ruang birokrasi sipil. ASN diwajibkan...

Konoha Kulon – Di pesantren, mereka dipanggil Gus dan Lora. Dua gelar prestisius di lingkungan pesantren besar yang sarat kharisma dan tradisi. Gus berasal dari salah satu pesantren tertua di wilayah timur, sementara Lora adalah keturunan langsung pengasuh pondok modern paling berpengaruh di kawasan pesisir. Dua figur yang dulu dikenal karena keteduhan dan kebijaksanaannya kini menjelma menjadi Bupati dan Wakil Bupati Konoha Kulon. Panggung mereka bergeser. Dari sajadah ke seragam dinas. Dari membimbing santri menjadi pemegang komando anggaran daerah. Dari tempat menyemai ilmu menjadi tempat membuat keputusan politik. Dan di titik ini, ironi mulai terlihat. Ketika kritik datang—tentang infrastruktur yang belum merata, tentang ASN yang bekerja setengah hati, atau tentang arah kebijakan yang mulai kehilangan roh keadilan—reaksinya tidak lagi seperti di pesantren. Bukan dibalas dengan diskusi atau klarifikasi. Kritik justru dihadiahi label: “barisan sakit hati”, “barisan 20 persen”. Sebua...