RPJMD Tak Kunjung Rampung, Ketua Pansus Bungkam: Rakyat Disuruh Tunggu atau Disuruh Lupa?

Oleh: nur laili

Sudah lebih dari seratus hari masa kerja pemerintahan baru di Kabupaten Probolinggo berjalan. Namun, satu hal paling mendasar yang menjadi roh perencanaan daerah justru masih tertinggal: RPJMD—Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen yang semestinya jadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan itu belum juga rampung. Ini bukan sekadar soal keterlambatan administratif. Ini adalah keterlambatan visi, misi, dan arah.

Yang lebih mencengangkan lagi, Ketua Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Probolinggo justru memilih diam. Bungkam. Tak ada klarifikasi, tak ada tenggat, tak ada rasa bersalah. Padahal, publik sudah mulai resah, sebab tanpa RPJMD, tak ada legalitas penuh bagi program kerja bupati. Lantas, semua kegiatan hari ini berbasis pada apa? Niat baik saja?

Diam Adalah Politik Paling Berbahaya

Ketika seorang Ketua Pansus diam, bukan hanya rakyat yang kehilangan informasi—tetapi juga kehilangan kepercayaan. Diam bukan lagi bentuk kehati-hatian. Dalam konteks ini, diam adalah bentuk pembiaran. Pembiaran terhadap mandeknya arah pembangunan. Pembiaran terhadap keraguan publik. Pembiaran terhadap matinya partisipasi rakyat.

Dan ketika rakyat mulai bertanya, “Siapa yang masih bisa dipercaya?”, maka itu artinya DPRD sudah gagal menjaga jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

RPJMD Bukan Brosur Politik

RPJMD bukan alat jualan untuk memoles nama. Ia adalah kitab suci pembangunan yang menyatukan mimpi warga dari pesisir, pedalaman, kota hingga kampung. Ketika RPJMD tertunda, maka seluruh perencanaan—dari perbaikan jalan desa hingga tata kelola pendidikan—ikut tertunda. Namun pemerintah tetap sibuk merayakan program 100 hari kerja dengan catwalk alun-alun dan jargon-jargon, seolah RPJMD itu tidak penting lagi.

Pertanyaannya Sederhana: Kenapa Terlambat?

Apakah karena ketidakmampuan tim penyusun? Ataukah karena tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif? Ataukah—yang lebih buruk lagi—semua ini memang disengaja untuk memberi ruang pada proyek-proyek yang sudah dirancang sejak awal tapi belum dilegalkan lewat RPJMD?

Kalau semua pihak bungkam, wajar bila rakyat menduga yang paling buruk.

Rakyat Tak Lagi Mau Jadi Penonton

Mereka yang diam hari ini, kelak akan diadili oleh sejarah. Karena ketidakberanian bicara pada saat yang genting adalah bentuk pengkhianatan. AlfakirBukanAjudan berdiri bukan untuk menyenangkan penguasa, tapi menyuarakan suara yang dikubur oleh rapat-rapat tertutup. Suara yang bertanya: ada apa sebenarnya di balik keterlambatan RPJMD ini?Jika Ketua Pansus tidak bicara, kami akan menulis.Jika eksekutif tak menjelaskan, rakyat akan mencari jawabannya sendiri.

Karena kepercayaan bukanlah warisan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga—dengan keterbukaan, integritas, dan keberanian menjawab kritik.

Kami bertanya untuk rakyat. Bukan untuk basa-basi.

.