ALFAKIR BUKAN AJUDAN

 Oleh: alfakirbukanajudan Dalam dunia pemerintahan modern, program bantuan sosial (bansos) seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan ajang pencitraan politik. Sayangnya, dalam kasus penyaluran Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Kabupaten Probolinggo baru-baru ini, terjadi penyimpangan serius dari prinsip tersebut. Bantuan UEP, yang merupakan program resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, justru diolah menjadi panggung politik kepala daerah. Bantuan Provinsi, Tetapi Diakui Secara Simbolik oleh Kabupaten Dalam seremoni yang digelar di Pendopo Kecamatan Besuk, Bupati Probolinggo tampil seolah menjadi figur sentral pemberi bantuan. Padahal, jika ditelusuri secara substansial, program ini adalah inisiatif dan pendanaan murni dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari pemerintah kabupaten. Ini jelas merupakan bentuk politisasi program sosial, di mana pejabat lokal berupaya memanen keuntungan citra pribadi dari progra...

Dalam beberapa pekan terakhir, Kabupaten Probolinggo diguncang oleh isu sensitif terkait rencana penyaluran sumber air Ronggojalu ke Kabupaten Lumajang. Sumber air Ronggojalu, yang selama ini menjadi penopang kebutuhan air bersih masyarakat Probolinggo, menjadi pusat perhatian setelah beredar kabar bahwa sebagian debitnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan wilayah tetangga. Isu ini memicu respons keras dari masyarakat, tokoh agama, dan legislatif daerah, yang mempertanyakan dasar hukum, mekanisme, serta dampak ekologis dan sosial dari kebijakan tersebut. Dalam konteks memanasnya perdebatan publik ini, Bupati Probolinggo melalui akun resminya mengeluarkan seruan untuk membudayakan tabayyun dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial. Seruan tersebut menekankan pentingnya klarifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi guna menghindari fitnah, adu domba, dan perpecahan sosial. Secara normatif, ajakan ini adalah sebuah nilai moral yang tidak bisa dibantah, karena s...

   Oleh: Alfakir Bukan Ajudan Probolinggo – Rencana penyaluran air bersih dari sumber mata air Ronggojalu, Kabupaten Probolinggo, ke wilayah Kabupaten Lumajang menuai gelombang penolakan dari berbagai kalangan. Tidak hanya dari legislatif, tetapi juga dari organisasi masyarakat keagamaan seperti Muslimat NU hingga warga di desa-desa sekitar sumber air. Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik, Pemerintah Kabupaten Probolinggo terkesan bungkam, tak memberikan sikap tegas atas potensi pengalihan sumber daya vital tersebut. Padahal, data resmi menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Probolinggo sendiri masih mengalami defisit air bersih, dengan banyak desa yang masih bergantung pada pasokan air tangki saat musim kemarau. Di sisi lain, Kabupaten Lumajang secara agresif telah mendorong rencana pembangunan pipanisasi sejauh 30 kilometer untuk mengambil air dari Ronggojalu. Situasi ini menyisakan satu pertanyaan fundamental: apakah pemerintah daerah sedang gagal menjalankan aman...